READING

“Salah Kaprah” Perayaan Hari Jadi Tulungagung

“Salah Kaprah” Perayaan Hari Jadi Tulungagung

Prasasti Lawadan menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan Hari Jadi yang jatuh setiap tanggal 18 November.

TULUNGAGUNG- Warga Tulungagung tumpah ruah. Di pagi yang gerah karena hujan yang dinanti belum sepenuhnya mampir, massa mengarak Tumpeng Lanang dan Tumpeng Wadon, yang itu menyesaki sepanjang jalan alun alun Kota Tulungagung.

Tumpeng Lanang berupa gunungan nasi lengkap dengan panggang ayam (ingkung). Sedangkan gunungan yang terdiri dari sayur mayur serta buah buahan bernama Tumpeng Wadon.

Senin 18 November 2019 merupakan upacara bersih nagari yang menjadi puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-814.

Disaksikan Bupati, Ketua DPRD dan seluruh jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sebagian besar berbusana adat Jawa, penutur sejarah bercerita. Syahdan di era pemerintahan Raja Dandang Gendis (1194-1222) telah terjadi pergolakan antara rakyat Daha (Kediri) dengan pasukan Blambangan (Banyuwangi) yang datang untuk menyerbu.

Perang antara orang orang Brang Wetan (Blambangan) dengan Brang Kulon (Kediri) berakhir dengan kemenangan di pihak Dandang Gendis. Orang orang Blambangan yang ingin mencaplok Kediri berhasil dihalau. Mereka kembali pulang ke Brang Wetan.

Di Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaning Bongso aroma dupa dan kemenyan yang dibawa angin menyebar kemana mana. Bercampur dengan cerita yang disalurkan melalalui pengeras suara. Sementara instrumen gamelan Jawa yang ditabuh para niyaga mengalun tak putus putus. 

Kemenangan membuat Dandang Gendis merasa gembira. Sebagai wujud terima kasih kepada kawula yang telah berjasa kepada negara (kerajaan), ia menganugerahkan tanah perdikan di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat. Pemberian hadiah itu ditandai sebuah prasasti Lawadan yang berangka tahun 18 November 1205.

Tanah Sima atau Swantantra itu merupakan tanah yang melekat hak istimewa, yakni bebas dari segala macam pungutan pajak atau upeti dari kerajaan.

Dari perdikan itu kemudian muncul nama Kadipaten Ngrowo, sebuah wilayah yang merujuk kondisi geografis berupa rawa rawa purba. Dalam perjalanannya Kadipaten Ngrowo kemudian bersalin menjadi Kabupaten Tulungagung.

Tulung memiliki makna ganda, yakni dalam aksara Jawa sebagai “pertolongan” yang agung atau besar. Tulung juga dimaknai sebagai air yang agung (melimpah) dimana pada dahulu kala banjir besar memang kerap melanda kawasan Tulungagung.

“Begitulah sejarah Kabupaten Tulungagung, “tutur sang pencerita di depan seluruh para hadirin yang menyesaki pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.   

Pemkab Tulungagung Salah Sebut?

Tidak jauh dari pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaning Bongso, Bramantya melontarkan protesnya. Bram, begitu biasa disapa, pemerhati KS2B (Kajian Sejarah Sosial Budaya) yang tekun melakukan kajian seputar sejarah Tulungagung.

Penyebutan Wates, Kecamatan Campurdarat sebagai tempat ditemukannya prasasti Lawadan yang disampaikan penutur sejarah, menurutnya kurang tepat. Ia menilai Pemkab telah terjebak pada kekeliruan yang diulang ulang.

“Berdasarkan berbagai sumber rujukan yang kita kaji apa yang disampaikan Pemkab kurang tepat, “tuturnya.

Bram merujuk makalah yang ditulis Dwi Cahyono, sejarawan Universitas Negeri Malang yang kebetulan kelahiran Tulungagung. Di makalah tersebutkan dalam laporan R.D.M Verbeek (1819 : 263) menyatakan prasasti Lawadan berada di Desa Wates, afdeeling Toeloengagoeng.

Sayang, sejarawan Belanda Verbeek tidak menyebut dimana Desa Wates yang ia maksud. Sementara di kawasan selatan Tulungagung terdapat tiga Desa/Dusun Wates, yakni Desa Wates Kecamatan Kalidawir, Dusun Wates Kulon, di Kecamatan Campurdarat, dan Dusun Wates Kroyo di Kecamatan Besuki.

Berdasar tafsir Negarakertagama Slamet Muljana, prasasti mengemban fungsi sebagai layang atau surat kekancingan atau surat pikukuh (legal document) yang terkait dengan tanah perdikan. Prasasti menyebut tarikh (angka tahun), pemberi, penerima dan alasan pemberian.

Penggantian prasasti selalu diikuti dengan munculnya prasasti baru yang isinya menjelaskan perubahan prasasti lama, dan itu pernah terjadi di era Raja Rajasa (Ken Arok), Hayam Wuruk dan Wikramawardana.

Prasasti Lawadan yang pernah mendapat tinjauan epigraf senior M.M. Soekarto K. Atmodjo, Balai Arkeologi Yogyakarta pada akhir tahun 1980 itu, berada di lingkungan PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung (PT IMIT) Desa Besole.

Diduga khawatir rusak, pada tahun 1970an warga sengaja memindahkan relik berbentuk lempeng dan terbuat dari batu andesit itu  ke lokasi sekarang (komplek PT IMIT).

Staf PT IMIT sempat mengatakan prasasti yang berpindah dari tempatnya itu berasal dari Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, bukan Wates Kroyo.

Namun keterangan itu disangkal oleh penelitian mahasiswa Universitas Indonesia yang mengangkat tugas akhir (skripsi) soal prasasti Lawadan.

Skripsi berjudul “Prasasti Lawadan 1127 Saka : Suatu Kajian Ulang (2005)” karya Ahmad Komaruzaman Mahasiswa jurusan Arkeologi Fakultas Sastra UI menyebut Thani atau Desa Wates Kroyo sebagai muasal prasasti Lawadan.

Keterangan itu diikuti adanya bukti sejarah lain di lokasi penemuan, termasuk gambaran geografis rawa purba atau bekas daerah laut yang mengalami pendangkalan. Teridentifikasi juga sedikitnya terdapat delapan thani  yang berada di sekitar thani Lawadan yang berada di tengah.

“Pemkab Tulungagung harusnya menyebut prasasti Lawadan berasal dari Wates Kroyo, Kecamatan Besuki, bukan Wates, Campurdarat, karena itu sangat berbeda, “paparnya.

Tafsir Negarakertagama menyebut penemuan prasasti Lawadan yang menuliskan nama Sri Maharaja Kertajaya (Dandang Gendis) adalah yang terakhir dari era pemerintahan Kerajaan Panjalu atau Daha. Setelah itu Kertajaya terguling oleh serbuan Ken Arok dari Tumapel yang kemudian mendirikan Kerajaan Singasari.

Selain penyebutan tempat yang salah kaprah, Bram juga menyoroti tidak adanya kegiatan menziarahi prasasti Lawadan dalam rangkaian acara perayaan Hari Jadi Tulungagung. Padahal Lawadan merupakan tonggak utama penetapan Hari Jadi.     

“Ini tentunya ironis. Yang menjadi dasar peringatan hari jadi justru tidak pernah dikunjungi. Justru mengutamakan acara seremonialnya, “kritik Bram.  

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Hari Jadi Tulungagung Tatang Suhartono mengingatkan bahwa penetapan tanggal Hari Jadi Tulungagung mengacu pada layang kekancingan (SK) Bupati Tulungagung tahun 2002.

Pada tahun yang sama (2002) terbit dua SK Bupati yang berlanjut SK baru pada tahun 2019 ini.  “Ada layang kekancingan (SK) Bupati yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Tulungagung, “tuturnya.

Hari Jadi ke-814 ini Pemkab Tulungagung mengusung tema peningkatan masyarakat yang berdaya saing untuk menuju Kabupaten Tulungagung yang lebih unggul.  

Soal protes Bram yang diutarakan langsung di sela penghujung acara, Tatang meminta koreksi penyebutan yang dianggap keliru itu hendaknya disampaikan melalui surat resmi. Pemkab bersikukuh semua yang telah berjalan sudah sesuai dengan data yang benar.     

Tanpa ada surat resmi Pemkab tidak bisa serta merta mengubah data sejarah yang selama ini diperdengarkan pada setiap perayaan Hari Jadi Tulungagung. “Silahkan mengajukan surat resmi ke pemkab, “katanya singkat. (Mas Garendi)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.