READING

Setelah Surat Palsu KPK Untuk Bupati Blitar Bereda...

Setelah Surat Palsu KPK Untuk Bupati Blitar Beredar..

Blitar – Saat pertama kali menerima kabar secara verbal, Moh Triyanto  langsung  meyakini informasi itu sebagai kebenaran. “Bupati Blitar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Tak hanya bupati. Lembaga anti rasuah itu juga memanggil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan seorang staf Dinas PUPR. Ketiganya dijadwalkan diperiksa pada 15 Oktober 2018. Panggilan diduga terkait kasus gratifikasi.

Selain informasi verbal, sang pembawa kabar dari lingkungan dinas PUPR itu juga memperlihatkan bukti visual surat panggilan. Sebuah layang resmi  berlogo huruf kapital KPK. Keyakinan Triyanto pun semakin mantap. “Saat itu saya yakin kabar itu benar. Bahkan saya sempat merasa geer. Sebab belum lama telah membuat laporan dugaan adanya praktek korupsi, “tutur Triyanto seperti dilansir dari sindonews.com.

Dengan redaksional bergaya ragu ragu, Triyanto mengunggah informasi panggilan KPK itu ke akun facebook miliknya. “Benar atau hoax ya. Ayo tebak tebakan?”, begitu kira kira petikannya. Selain aktif memimpin aksi massa di lapangan, aktivis anti korupsi lembaga Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu memang gemar berselancar di media sosial. Media sosial menjadi gelanggangnya memerangi prilaku korupsi.

Akun dengan 452 follower dan aktif sejak April 2015 itu selalu ramai kunjungan. Selalu riuh komentator dan pengeklik jempol (liker). Apapun informasi dan artikel berita online bertema korupsi kekinian, Triyanto selalu mengunggahnya. Dalam sekejap, kabar panggilan Bupati Blitar oleh KPK itupun meledak. Jika panggilan KPK itu benar, kata Bupati Rijanto kepada media massa, dirinya siap memenuhinya.

Kendati  demikian  rasa heran melekat di hatinya. Rijanto tidak pernah merasa neko neko. Dia tidak pernah mengambil langkah yang berseberangan dengan aturan. Kenapa KPK memanggilnya?.  Aneh.  Pun begitu yang dirasakan Plt Kepala Dinas PU PR Puguh Imam Susanto. Apalagi Puguh telah melihat sendiri keberadaan surat panggilan KPK. Disisi lain Triyanto berharap besar kebenaran kabar itu. Dia memimpikan Blitar Raya bersih dari praktek praktek korupsi.

Untuk mewujudkan impiannya, Triyanto mengaku membuat laporan rutin ke aparat penegak hukum, termasuk KPK. Tidak tanggung tanggung, dia bikin laporan hukum sejak tahun 2010-2018. Bersama KRPKnya, Triyanto juga berulangkali mengantarkan oknum pejabat Pemkab dan Pemkot Blitar ke terali besi.  “Saya ingin korupsi bersih dari Blitar Raya, “tegasnya.

Memburu Penyebar Hoax atau Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi?

Situasi yang panas semakin panas. Surat panggilan KPK untuk Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan staf Dinas PUPR , ternyata palsu. Hasil cross chek kanan kiri, hingga ke KPK, dipastikan tidak ada gaya administrasi yang seperti itu. Surat panggilan KPK selalu ada logo burung Garuda. KPK juga tidak pernah berkirim surat melalui jasa pihak ketiga maupun via pos. Setiap surat selalu dibawa sendiri oleh petugas KPK. Kemudian di setiap surat panggilannya KPK selalu menyebut perkaranya.

Demikian yang disampaikan mantan Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihadirkan Pemkab Blitar sebagai pembicara forum seminar pemerintahan bersih.  Jasin juga menyarankan persoalan surat palsu KPK ditindaklanjuti secara hukum. Entah dorongan saran itu atau adanya dorongan lain, Bupati Blitar Rijanto akhirnya resmi melaporkan dugaan penyebaran kabar hoax (kabar bohong) surat palsu KPK ke Polres Blitar. Yang dilaporkan akun facebook milik Moh Triyanto.

Pelaporan secara tekhnis dilakukan Kabag Hukum Pemkab Blitar selaku kuasa hukum Bupati Rijanto. Padahal setiap dikonfirmasi sebelumnya Rijanto selalu menjawab masih menimbang dan belum berfikir membawa ke ranah hukum. “Kenapa yang diburu bukan pembuat surat palsu KPK yang menjadi akar permasalahan?, “tanya Triyanto. Triyanto meyakini dirinya tidak bersalah. Dia merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan.

Unggahan kabar panggilan KPK terjadi saat dirinya dan khalayak, belum tahu kalau surat itu palsu.  “Saat kabar (surat panggilan KPK) itu saya unggah di media sosial, saya meyakini kabar itu benar. Karena merasa benar itu kemudian saya unggah, “paparnya. Dalam kasus ini, yakni yang diusut justru penyebar kabar, bukan pembuat surat palsu KPK, membuat Triyanto curiga adanya  muatan politis. Dia curiga adanya upaya kriminalisasi.

Upaya membungkam kegetolannya mengkampanyekan gerakan  anti korupsi. Atas dugaan nuansa politis itu, M Sholeh seorang pengacara yang langganan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap membela Triyanto. “Saya melihat ada nuansa politis dalam kasus ini. Karenanya saya terpanggil untuk membela, “tuturnya seperti dilansir dari sindonews.com.

Sholeh langsung mengkritisi surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Polres Blitar kepada kliennya. Dia melihat ada kejanggalan proses hukum, yakni seperti yang tertuang dalam “perihal surat” berbunyi penyidikan (dik). Padahal, kata Sholeh, bupati sebagai pelapor belum dimintai keterangan. Artinya, kata dia proses penyelidikan (lid) belum dilakukan.

“Ini menunjukkan polisi lebih mengedepankan keyakinan daripada fakta hukum. Dan ini seperti dukun saja, “paparnya. Kendati demikian Senin besok (22/10), Sholeh dan Triyanto akan memenuhi panggilan Polres Blitar. Sementara Kasubag Humas Polres Blitar Iptu Burhanuddin mengatakan polisi sudah melakukan langkah sesuai prosedur yang berlaku. Sejak meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti awal, proses penyelidikan kata Burhanuddin telah berjalan.

Terkait Bupati Blitar belum diperiksa sebagai saksi, menurut dia sudah ada keterangan Kabag Hukum selaku pelapor sekaligus kuasa hukum Bupati Blitar. Dan terkait proses hukum sudah pada tahap penyidikan, Burhanuddin juga membenarkannya. Kendati demikian setiap proses penyidikan kata dia tidak selalu harus ada tersangka. “Karena proses penyelidikan sudah terpenuhi maka proses meningkat ke penyidikan. Dan setiap penyidikan tidak harus selalu diikuti tersangka, “ujarnya. (*)

 

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.