Siasat Menang Kalah di Pemilu 2019

SEJAK kampanye terbuka hingga hari tenang, gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah terlihat. Alat peraga kampanye (APK) yang diedarkannya hanya memuat fotonya sendiri, logo partai, dan nomor urut yang harus dicoblos dalam pemilu 17 April 2019.  

Si pemilik APK, yakni caleg dari Daerah Pemilihan VI Jawa Timur (Blitar, Kediri dan Tulungagung) mengaku sengaja menghindari gambar capres cawapres. Baik dalam bentuk narasi (nama) maupun menggunakannya sebagai latar belakang dalam APK.

Kenapa?.

“Memasang gambar pasangan capres cawapres itu memang besar untungnya. Namun dalam pemilu serentak  ruginya juga tidak kalah besar, “jawab Sumantri (Bukan nama sebenarnya). Bagi Sumantri pencalegan adalah urusan yang berdiri sendiri. Caleg tidak bisa banyak berharap kepada “pertolongan” partai.

Sejatinya partai hanyalah kendaraan.  Dibantu atau tidak dibantu partai, seorang caleg harus berikhtiar sendiri. Membentuk tim sukses sendiri. Menggerakkan energi sendiri, sekaligus mempraktekkan konsep marketing politik sendiri, yakni bagaimana diketahui, dikenal, disukai lalu dipilih masyarakat.

Apalagi jika elit partai atau kerabat elit partai juga mencalonkan diri (nyaleg). Tentu energi sumber daya partai akan lebih didistribusikan ke sana. Sumantri memahami itu.“Karena berjuang sendiri itulah, tentu akan repot jika masih menjual dagangan lain (capres), “tuturnya sembari tertawa.

Sejak awal kampanye Sumantri tidak pernah menyinggung pilpres. Siapapun yang menang dalam pilpres baginya tidak begitu penting. Yang lebih penting dari pesta demokrasi adalah bagaimana bisa mengantarkannya ke parlemen. Namun jika ada konstituen yang bertanya (soal pilpres), Sumantri tetap memaparkanya.

Kendati demikian tidak pernah mengarahkan. Dalam komunikasi dua arah Sumantri lebih banyak mempromosikan diri sendiri.“Lagipula pilpres sudah ada yang ngurusi. Sudah ada timnya sendiri. Karenanya dalam kampanye saya lebih banyak berjuang untuk diri sendiri, “paparnya.   

Strategi politik yang diambil Sumantri bukan tidak beralasan. Dalam simulasi dirinya mendapati tingkat human error pemilih yang memikul tugas mencoblos “pilihan ganda” terbukti lebih tinggi dibanding dengan mereka yang hanya bertanggung jawab pada satu pilihan.  Kasus itu terutama terjadi pada pemilih berusia tua.

“Berhadapan dengan lima surat suara saja (Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD tingkat II dan DPD), mereka sudah bingung. Apalagi harus mencoblos nomor dan partai yang berbeda, “katanya.

Untuk memudahkan pemilih, kata Sumantri tidak sedikit caleg menyiasati dengan menyeragamkan nomor urut. Misalnya caleg DPR RI nomor urut satu akan bertandem dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten nomor satu juga. Begitu juga dengan pilihan capresnya.

Memang lebih mudah dihafal. Apalagi satu partai dengan pilihan politik pilpres yang linier. Namun tingkat kesalahan pencoblosan tidak serendah ketika pemilih bertanggung jawab pada satu pilihan. Menurut Sumantri, faktanya pilihan legislatif  dan partai pengusung tidak selalu linier dengan pilihan capres.  

Ketertarikan pemilih kepada seorang caleg mendadak berubah hanya gara gara perbedaan pilihan capres. Ada juga mengurungkan pilihan hanya karena tidak menyukai partai pengusung si caleg.

“Aku sebenarnya pingin memilih kamu. Aku juga tidak ada masalah dengan partaimu. Namun karena capres pilihanmu itu, mohon maaf aku memilih lainnya saja ya”. Sumantri mengaku banyak menjumpai jawaban semacam itu. Cocok di caleg dan partai, namun tidak ngeh di capres. Akhirnya memilih mencoblos yang lain.

Karenanya, bagi Sumantri tidak bertandem dan tidak memasang gambar pasangan capres cawapres diyakininya sebagai siasat yang tepat. Faktanya tidak sedikit caleg yang bersikap seperti Sumantri, yakni tidak “menggubris” pilpres. Para caleg  tidak ingin terjebak euforia pilpres yang dalam pemilu serentak tidak  banyak menguntungkan.

Kendati demikian banyak juga caleg yang merasa diuntungkan dengan memasang gambar capres. Namun dalam  simulasi pencoblosan caleg tetap yang utama. Mereka berprinsip, boleh tertawa di pilpres tapi jangan sampai menangis di pileg. Langkah penyelamatan kursi parlemen itulah yang diambil Partai Demokrat Jawa Timur dalam pemilu 2019 ini.

Saat mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke makam Bung Karno di Kota Blitar (9/4), Ketua Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengaku membebaskan kader demokrat memilih pasangan pilpres 2019. Memang tidak lazim. Hal itu mengingat demokrat berkoalisi dengan parpol pengusung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno.

Namun bagi Pak De Karwo, dalam pemilu 2019 ini yang terpenting Partai Demokrat, yakni khususnya di Jawa Timur harus menang. “Silahkan bebas kalau ada aspirasi kesana (pasangan 01). Yang terpenting menangkan Partai Demokrat,  “kata Pak De Karwo.

Sementara dalam pemungutan suara Rabu besok (17/4) Polres Blitar menghimbau seluruh pengurus partai politik tidak menggelar perayaan kemenangan secara berlebihan.  Ungkapan bahagia berlebihan  sebaiknya tidak dilakukan sebelum KPU mengeluarkan pengumuman resmi.

“Saya berharap tidak ada perayaan yang terlalu euforia, “tegas Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha dalam doa bersama jelang Pemilu 2019 yang digelar KPU Kabupaten Blitar Selasa (16/4).  (Mas Garendi)


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.