READING

Sobat Ambyar, Baca Dulu Yuk RKUHP Sebelum Demo, Be...

Sobat Ambyar, Baca Dulu Yuk RKUHP Sebelum Demo, Beneran Kontroversial Ga Sih

KEDIRI – Siang itu seribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kediri memenuhi jalan Mayor Bismo, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Kediri. Para mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menuntut pemerintah segera mengatasi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Sumatera. Ada pula sebagian mahasiswa yang membawa isu agraria saat berdemo, mengingat Selasa kemarin (24/9) adalah juga Hari Tani Nasional. Demo besar tersebut praktis membuat jalan Mayor Bismo lumpuh. Polisi terpaksa menutup jalan propinsi yang menghubungkan Surabaya dengan Kediri dan sekitarnya itu. Mentang-mentang mahasiswa generasi milenial, alih-alih menggunakan kalimat lazimnya demo, beberapa poster yang mereka bawa justru berisi tulisan unik dan lucu. Salah satunya poster dari sobat ambyar, fans garis keras dari Lord Didi Kempot, yang bertuliskan “DPR medot janji, sumpahmu palsu koyo mantanku”. Eh, tapi kalian sudah baca belum sih RKHUP dan RUU KPK? Jangan-jangan kalian ikut demo biar keliatan keren dan ga kudet aja…  

Sobat Ambyar mengirim perwakilannya dalam demo kali ini.

Sebagian besar kita mungkin sepakat, kalau para anggota DPR di Senayan itu banyak yang tak elok kerjanya. Bagaimana tidak. Kita lebih sering baca, dengar, dan lihat berita-berita negatif tentang para wakil rakyat yang terhormat tersebut. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD sukses menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir, termasuk dua ketua umum parpol, yaitu Setya Novanto (Golkar) dan Romahurmuziy (PPP). Produk legislasinya pun termasuk luar biasa, dalam konotasi negatif tentunya. “Prestasi” tertinggi mereka adalah berhasil mengesahkan 10 produk undang-undang di tahun 2016. Selebihnya, zonk.

Jelang akhir masa jabatannya di periode 2014-2019 ini, DPR melakukan “gebrakan” yaitu mengesahkan sejumlah undang-undang dalam waktu yang super singkat. Salah satunya adalah revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak awal, pembahasan revisi UU KPK ini banyak menuai pro dan kontra. Selain materi revisi yang dianggap melemahkan KPK, DPR mengesahkan revisi ini dalam waktu singkat, tidak seperti tabiat kinerja DPR pada umumnya. Disinyalir strategi pengesahan di masa injury time tersebut untuk menghindari koreksi dan pembahasan lebih komprehensif. Jadi jangan salahkan rakyat kalau selalu apriori dengan segala tindak-tanduk para wakilnya di parlemen itu.

Massa mahasiswa menaruh keranda mayat di depan pagar kantor DPRD Kota Kediri sebagai simbol matinya KPK.

Seorang spiritualis dari Meksiko, Don Miguel Ruiz, pernah berucap, “We only see what we want to see; we only hear what we want to hear.” Orang biasanya hanya mau mempercayai apa yang ingin ia percayai saja. Dan pandangan itu terbentuk dari pengalaman dan referensi yang ia percayai benar adanya. Sebagian masyarakat kadung percaya, bahwa DPR kerja tak becus, akhirnya apapun produk yang keluar dari mereka dianggap penuh intrik dan buruk. Tapi kita harus fair dan jernih juga sih dalam melihat kasus RKUHP dan RUU KPK ini. Dalam artian kita boleh protes tapi kita juga perlu tahu apa yang sebenarnya kita protes itu. Jangan dibaca setengah-setengah ya, atau hanya yang “seksi” saja yang kita telan bulat-bulat, seperti yang diingatkan oleh Don Miguel Ruiz tadi.

Para pendemo meneriakkan yel-yel mengkritisi kinerja wakil rakyat di DPR.

Revisi KUHP ini sebenarnya bukan hal baru.

Sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita gunakan saat ini berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie melalui Staatsblad (lembar negara) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di tahun 1946, pemerintah Indonesia mengubah undang-undang bikinan Belanda itu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang kemudian menjadi dasar hukum perubahan, dikenal sekarang dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Awalnya KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura saja. Namun sejak tahun 1958, UU menegaskan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI.

Keinginan merevisi UU KUHP produk Kolonial Hindia Belanda itu sudah muncul sejak tahun 1963, namun tak kunjung disahkan hingga saat ini. Sepanjang perjalanannya, setidaknya sudah ada 13 kali pergantian menteri dan turut pula melibatkan para ahli dan guru besar hukum dari berbagai universitas di Indonesia dalam perumusannya. Di jaman pemerintahan Jokowi, revisi KUHP dimulai saat sang presiden terpilih 2019-2024 mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) bertanggal 5 Juni 2015, yang memuat kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP. Namun dalam perjalanannya, pembahasan selalu tertunda karena berbagai alasan.

salah seorang korlap berdiri diatas mobil memberi semangat para pendemo.

Jadi niatan para pemangku kebijakan negeri ini untuk merevisi undang-undang tidak ujug-ujug juga sebenarnya, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Namun tak dapat dipungkiri, beberapa pasal yang direvisi memang bisa menimbulkan kontroversi karena multi tafsir. Yuk kita bedah seberapa kontroversial beberapa rancangan undang-undang tersebut.  

Soal pasal menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden yang bisa dikenai pidana paling lama 3,6 tahun (pasal 241 RKUHP). Perbuatan tersebut tidak menjadi pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (pasal 218 ayat 2). Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi (penjelasan Pasal 218 ayat 2). Selain itu, pemidanaan hanya bisa dilakukan jika presiden/wakil presiden sendiri yang melaporkan baik lisan atau tertulis kepada penyidik (Pasal 220).

Poster kreatif bernada kritik ini banyak tertempel di sekitar tempat mahasiswa melakukan aksi demo.

Kontroversi lainnya tentang pasal perzinahan dan kohabitasi (persetubuhan) yang bukan suami atau istrinya dipidana paling lama 1 tahun (pasal 417 RKUHP). Bila dibaca lebih lengkap, delik aduan ini hanya bisa diajukan oleh suami, istri, anak, atau orang tua. Pengaduan pun bisa ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai (Pasal 417 ayat 4). Ada pula pasal yang menyatakan penyebaran Komunisme/Marxisme-Leninisme itu bisa dipidana paling lama 4 tahun (Pasal 188 ayat 1), tapi sebenarnya tidak menjadi pidana jika orang tersebut melakukan kajian Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 188 ayat 6).

Selain pasal-pasal tersebut, memang ada beberapa pasal lain yang layak diperdebatkan, seperti pasal terkait aborsi, kelonggaran bagi pelaku korupsi, dan pidana untuk gelandangan. Tapi walaupun RUU KUHP ini telah disahkan, aturannya tidak otomatis berlaku, melainkan menunggu setelah 2 tahun disahkan (Pasal 628), artinya masih ada ruang perbaikan, misalnya judicial review atau constitutional review. Tapi atas desakan masyarakat, akhirnya DPR dan pemerintah pun sepakat menunda pengesahan RUU KUHP tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Perwakilan fraksi, Soedjoko Hadi (Fraksi PDIP) dan Ayub WH (Fraksi Keadilan) menyanggupi permintaan mahasiswa untuk menandatangani pernyataan sikap mahasiswa.

Nah, yang paling bikin rame demo mahasiswa tuh sebenarnya ini nih, RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menjelaskan alasan mengapa pemerintah mendorong revisi UU KPK ini. Salah satunya adalah usia UU yang sudah berusia 17 tahun, makanya perlu adanya perubahan untuk menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. JK menjelaskan bagaimana saat ini pejabat negara dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketakutan luar biasa dalam mengambil keputusan. Alasannya, salah-salah ambil keputusan bisa ditangkap KPK. Kondisi itu membuat sistem pemerintahan tidak bisa berjalan dengan sempurna.

Tentang keberadaan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK juga menjadikan polemik, karena ditakutkan akan membuat KPK tidak independen lagi. Padahal tujuannya dewan pengawas itu untuk meningkatkan kinerja KPK supaya lebih profesional dan sesuai prosedur yang ada. Ingat kan idiom absolute power corrupts absolutely? Sebenarnya kehadiran badan pengawas di komisi anti rasuah bukan hal baru di dunia. Seperti The Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong yang diawasi langsung oleh pemimpin eksekutif Hongkong dan tetap independen, karena pemimpin Hong Kong tak bisa mengintervensi kasus-kasus pidana yang ditangani oleh ICAC. Atau KPK-nya Filipina, Tanodbayan ng Pilipinas, yang juga diawasi oleh presiden, namun tetap bebas menyelidiki tindak pidana korupsi di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berbagai tulisan menggelitik khas anak-anak milenial mewarnai aksi demo mahasiswa.

Jadi ada studi kasusnya gaes. DPR dan pemerintah tidak serampangan merevisi UU KPK. Tapi kita tak bisa menutup mata juga sih, memang masih banyak problem akibat belum efektifnya kinerja para wakil rakyat di negeri ini. Ada jawaban menarik saat Ketua BEM UGM Yogyakarta, M Atiatul Muqtadir alias Fathur di program acara Mata Najwa, saat ditanya oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengapa baru sekarang mahasiswa demo besar-besaran? Fathur menjawab dengan lugas,”Bertambahnya kuantitas dan kualitas demonstrasi itu seiring dengan berkurangnya kualitas pemerintah…” Mashoook.

Bertambahnya kuantitas dan kualitas demonstrasi itu seiring dengan berkurangnya kualitas pemerintah…

Foto dan Teks oleh Adhi Kusumo

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.