READING

Surat Dukungan dari Pesantren Jombang Untuk Ketua ...

Surat Dukungan dari Pesantren Jombang Untuk Ketua DPR RI

Dua pondok pesantren tua di Jombang menyetujui disahkannya Rancangan Undang undang (RUU) Pesantren oleh legislatif.

JOMBANG- Sebuah surat telah dilayangkan kepada Ketua DPR RI di Senayan, Jakarta. Catatan itu ditulis oleh Ketua Yayasan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas KH M Wafiyul Ahdi, dan juga ditandatangani Sekretaris Umum Yayasan KH Moh Syifa’ Malik.

Isinya tentang pernyataan sikap dukungan Ponpes Bahrul Ulum terhadap pengesahan RUU Pesantren. Pandangan Bahrul Ulum berseberangan dengan kelompok Muhammadiyah dan non muslim yang sejak awal meminta legislatif menunda pengesahan RUU Pesantren.

“Suratnya sudah kita kirim per tanggal 21 September 2019 lalu, “ungkap Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH M Wafiyul Ahdi, Selasa (24/9/2019).

Surat yang kemungkinannya sudah sampai ditangan pimpinan dewan itu mengatasnamakan keluarga Besar Ponpes Bahrul Ulum. Sebuah ponpes yang berdiri sejak tahun 1825.

Dirintis oleh Kiai Abdus Salam, tempat menimba ilmu agama itu memiliki 40 asrama dengan 14 ribu orang santri didalamnya, yakni mulai jenjang Paud hingga perguruan tinggi.

Menurut Kiai Wafi, RUU Pesantren tidak hanya berisi soal lembaga pendidikan pesantren. Sebanyak 10 bab dan 216 pasal yang termuat di dalamnya juga mengatur lembaga pendidikan agama lain yang diakui negara. Mulai proses hingga isi dari RUU Pesantren, telah dikaji. Setiap pasal telah dibahas dan dicermati.

Hasilnya, RUU Pesantren memang dibutuhkan sebagai payung hukum lembaga pesantren di Indonesia. “Selain mendukung kita juga sekaligus mendesak agar RUU Pesantren segera disahkan menjadi perundangan, “terang Kiai Wafi yang juga keponakan tokoh NU KH Abdul Wahab Hasbullah.

Lebih jauh dibeberkan bagaimana pesantren sebagai lembaga dakwah dan sosial memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi kelahiran NKRI. Namun di masa rezim orba berkuasa, pendidikan pesantren kurang diperhatikan, bahkan cenderung dimarjinalkan.

Karenannya, sudah sepatutnya ada perundangan yang mengatur dan melindungi secara spesifik. “Termarginalnya pesantren dikarenakan belum ada Undang-undang yang mengatur, melindungi dan menjamin hak- hak pesantren secara komprehensif sebagai lembaga pendidikan diniyyah dan dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, “paparnya.

Sikap senada diperlihatkan Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, yang juga menyatakan dukungan pengesahan RUU Pesantren.

Keluarga besar Mambaul Ma’arif Denanyar juga berkirim surat ke pimpinan DPR RI. Bahkan dukungan itu sudah disampaikan sejak awal, termasuk memberikan masukan Dalam Inventaris Masalah (DIM) bersama Kementerian Agama dan pesantren lain.

Ponpes Mambaul Ma’arif didirikan KH Bisri Syansuri pada tahun 1917. Pesantren ini dikenal sebagai lembaga yang pertama kali memiliki santri putri di Indonesia.

“Kami menyatakan mendukung dan mendorong agar RUU Pesantren segera disahkan sebelum selesainya masa bakti DPR RI periode 2014-2019, “tegasnya.

Reporter : Syarif Abdurrahman
Editor : Mas Garendi

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.