READING

Syarat Jurnalis Harus Sakit Typhus Dulu, Selamat H...

Syarat Jurnalis Harus Sakit Typhus Dulu, Selamat Hari Buruh Sedunia 2019

Wartawan kerap menuliskan nasib tragis kaum buruh. Gagah mengadvokasi dan memperjuangkan nasib para buruh. Sampai kadang ia lupa, bahwa wartawan pun buruh. Lantas, siapa yang menuliskan kisah mereka bahkan ketika sudah typhus karena kebanyakan menulis?

Pada suatu pagi di rapat redaksi Jatimplus.id, tim redaksi sedang merumuskan rencana artikel yang akan tayang pada Hari Buruh Dunia atau yang terkenal dengan May Day 2019. Lontaran usulan bermunculan. Kami membuat daftar tema tentang buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan, dan profesi lain yang meski tanpa kata “buruh” yang melekat, tetap buruh juga sepanjang ia menerima upah.

Sebab masih ada pemaknaan bahwa buruh hanya pekerja kasar. Sehingga Hari Buruh seolah hanya milik para pekerja. Demo Hari Buruh “hanya” menyuarakan nasib pekerja kasar, bukan nasib “profesional” meski mereka juga menerima upah dari pihak lain.

Buruh menurut KBBI adalah pekerja,  orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Maka, wartawan termasuk buruh sebab wartawan juga menerima upah dari orang lain baik dalam bentuk gaji bulanan bila sebagai karyawan tetap, maupun menerima honor berdasarkan tulisan/foto/video yang tayang jika berstatus kontributor.

Rapat redaksi itu menyepakati beberapa tema, salah satunya menulis tema jurnalis di Hari Buruh. Beragam peristiwa kembali berkelebat.

Pertama kali muncul pada hari ini adalah status di lini masa Facebook Rusdi Mathari (12 Oktober 1967-2 Maret 2018), wartawan senior dari berbagai media ternama di Jakarta. Pada 1 Mei 2017, Rusdi menulis tentang pemogokan umum para pekerja di London pada tahun 1926. Rusdi menyoroti absennya staf dan wartawan surat kabar The Times untuk ikut dalam aksi tersebut. Sebab pada saat itu, wartawan bukan menjadi bagian dari pekerja. Bahkan dengan congkak, pemimpin The Times mengatakan bahwa wartawan setia kepada pekerjaannya, setia kepada profesinya, dan karena itu, mereka tidak ikut-ikutan dengan aksi pemogokan umum yang melumpuhkan Inggris.

Namun, 52 tahun kemudian, tepatnya tahun 1978, para pekerja media The Times mogok selama 1 tahun. Sebab mereka protes terhadap manajemen yang memutuskan menggunakan komputer. Karyawan-karyawan di bagian produksi terutama, yang pekerjaan mereka antara lain menyusun huruf-huruf sebelum koran naik cetak, menganggap komputer akan menggantikan profesi mereka. Selama setahun, The Times berhenti terbit karena wartawan dan staf produksi mogok.

Dari catatan itu, Rusdi ingin menegaskan bahwa wartawan juga buruh. Hal senada disampaikan oleh Miftah Faridl, ketua AJI Surabaya ketika Jatimplus.id meminta tanggapannya soal May Day. Ia menjawab dengan menuliskan 1300 kata (3 halaman) permasalahan yang dihadapi jurnalis saat ini. Dimulai dari “penyadaran” bahwa jurnalis juga buruh.

“Isu kesadaran kelas menjadi perhatian saya. Mengapa? Karena kesadaran kelaslah yang bisa membuka jalan perjuangan isu-isu lainnya. Miris memang karena masih banyak jurnalis yang tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang buruh juga. Terlalu pongah menganggap diri bukan buruh hanya karena merasa diri sebagai “wartawan” yang lebih terhormat ketimbang mereka yang bekerja di pabrik,” tulis Faridl. “Saya bukan buruh. Buruh itu di pabrik,” tegasnya.

Faridl menguraikan bahwa banyak dari kawan-kawan jurnalis yang lupa, atau bahkan sama sekali tidak memahami, dalam struktur industri media massa, para jurnalis terikat dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelajaran berharga ketika puluhan pekerja Koran Sindo yang baru tersadar mereka adalah buruh ketika menerima surat PHK sepihak. Jurnalis secara profesi memang dilindungi UU 40/1999 tentang Pers. Namun untuk hubungan industrial, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan-lah yang berbicara.

Demikianlah, membahas jurnalisme, industri media, dan jurnalistik merupakan ranah yang tak selalu sama meski relasinya sangat erat. Kelindan ini dituliskan oleh Seno Gumira Ajidarma (SGA) dalam buku “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra yang Bicara” (1997). Sebuah catatan panjang SGA tentang ditutupnya majalah Jakarta-Jakarta ketika ia menjadi pemred. Pembubaran satu unit usaha dibarengi dengan pengakhiran hubungan kerja. Di sana tergambar bagaimana langkah perusahaan menyelamatkan bisnis (dengan dalih kepentingan karyawan yang lain), profesionalisme seorang jurnalis, dan kepada siapa berita harus memihak lengkap dengan konsekuensinya.  Anggap bahwa tulisan SGA adalah “suara” jurnalis saat itu meski ia juga menyertakan tanggapan perusahaan.

Setelah peristiwa itu, SGA masih terus menulis. Baik sebagai jurnalis di perusahaan yang sama dan sebagai penulis lepas. Wartawan yang ditulis di buku itu, beberapa sudah alih profesi. Meski kemudian perusahaan pers terbesar di Indonesia itu mulai mem-PHK karyawannya pada 2014 dan beberapa tahun sesudahnya. Sebuah peristiwa yang sunyi pemberitaan meski ratusan wartawan di-PHK dalam berbagai gelombang.

Gelombang PHK yang relatif tak ada gejolak sebab salah satunya, karyawan merasa sudah dipenuhi hak-nya sebagai buruh yang diputus hubungan kerja. Di sisi lain, mungkin juga, karena wartawan di sana tak punya kebiasaan demo. Hanya kasak-kusuk. Mungkin. Selain itu, pada saat itu tak ada Serikat Pekerja.

Jurnalis foto dalam sebuah event.
FOTO: JATIMPLUS.ID/TITIK KARTITIANI

Konvergensi Media dan Pujian Semu Bos Media

Penutupan puluhan media di Kelompok Kompas Gramedia pada 2014 salah satu penyebabnya disebabkan karena perubahan era cetak menjadi era digital. Hal yang sama juga menghantam banyak media besar tak hanya di Indonesia namun dunia. Bahkan ada yang pesimis mengatakan bahwa jurnalisme sudah mati. Sebab sudah digantikan oleh media sosial yang lebih cepat mengunggah informasi dibanding jurnalis yang membutuhkan proses untuk menghasilkan produk jurnalistik.

“Jurnalisme tak pernah mati. Sepanjang masih ada pena dan teks,” kata SGA. Produk jurnalistik masih diperlukan di tengah era informasi yang membanjir. Bahkan susah dibedakan mana berita dan mana hoaks. Di sisi lain, sebagai pekerja, jurnalis yang kini masih bekerja sebagai staf tetap mendapat tekanan tugas yang tak lagi mudah. Salah satunya dengan konvergensi media.

“Konvergensi media, yang membuat jurnalis terpesona dengan kalimat multitasking. Ke-GR-an karena menganggapnya sebagai pujian dari bos perusahaan,” kata Faridl. Konvergensi menjadi keniscayaan dan turut menjadi bagian dari apa yang disebut era industri 4.0. Menurut Faridl, inilah babak baru perbudakan. Bahkan memutakhirnya modus perbudakan. Alih-alih menyejahterakan, babak ini semakin menegasikan pekerja media sebagai manusia. Jurnalis media cetak misalnya. Harus bisa menulis untuk online, video sampai live streaming. Satu perusahaan, memiliki tiga sampai empat platform bisnis dan dikerjakan satu jurnalis dengan upah tunggal.

Praktik eksploitasi pekerja dibalut kata “multitasking” atau kemampuan pekerja di lebih dari satu bidang. Celakanya, banyak pekerja media yang terpesona dengan menganggapnya sebagai pujian. Ini keajaiban lain. Secara sadar, praktik ini mengeksploitasi manusia. Jurnalis dituntut menguasai banyak platform oleh perusahaan, namun minim apresiasi berupa kenaikan tingkat kesejahteraan yang setara.

Syarat Jurnalis: Sakit Typhus

Perkara kesejahteraan media (dengan salah satu tolok ukur upah), sebagian besar wartawan memang mengenaskan. Faktnya memang, tidak sedikit para jurnalis dan pekerja media yang diupah di bawah UMR/UMK. Tidak hanya berlaku pada media kecil. Media-media arus utama pun ada pula yang mengupah jurnalisnya dengan nominal tidak layak. Ada banyak jurnalis yang diupah Rp 2.500.000, angka itu di bawah UMR Surabaya. Salah satu penyebab ketidakprofesionalan jurnalis adalah soal upah ini. Di saat yang sama, tidak banyak perusahaan media yang menjamin kesehatan pekerja media dan keluarganya. Sayangnya, pemerintah abai dalam hal ini.

Dalam hal relasi kerja pun, para jurnalis tidak memiliki hubungan industrial yang setara dengan posisi perusahaan mereka bekerja. Ada banyak jurnalis yang status ketenagakerjaannya digantung. Tidak jelas. Yang paling purba adalah, berdiskusi soal status kontributor. Ini cukup pelik dan kompleks. Tapi status ini juga syarat eksploitasi.

Betapa tidak, perusahaan media mengikat para pekerja media dengan status kontributor. Mereka tidak memiliki daya tawar atas karya mereka. Perusahaan memonopoli harga dari karya liputan kontributor. Tidak bisa pula menyerahkan karya liputan mereka ke perusahaan media lain yang mau ‘membeli’ dengan harga lebih tinggi. Dengan ikatan yang serba kencang itu, para kontributor ini tidak mendapatkan perlindungan hak dasar yang layak. Misalnya asuransi kesehatan bagi dia dan keluarganya.

Memang, tidak banyak kawan-kawan kontributor yang  mau statusnya diubah menjadi karyawan. Itu soal pilihan. Yang tidak bisa dipilih-pilih adalah, kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak dasar mereka. Dengan ikatan kerja yang sedemikian ketat, seharusnya perusahaan media tidak longgar dalam menjalankan kewajibannya. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan kerja atau sakit, perusahaan tidak mau tanggungjawab!

Ada guyonan satir nan ironi di kalangan jurnalis dan pekerja media. Misalnya seorang jurnalis “haruslah” terserang typhus dulu baru disebut jurnalis. Ironi memang. Tapi di balik lelucon itu, menunjukkan betapa tidak teraturnya kehidupan kerja seorang jurnalis meski kesehatan mereka tidak terlindungi oleh perusahaan.

“Tak sedikit dari kawan saya yang hidupnya berakhir tanpa perlindungan itu. Perusahaan lalu dengan mudah mendapatkan ganti jurnalis baru,” tulis Faridl.  

Kapitalisme yang serakah dalam bisnis media tentu melihat wartawan hanya sebagai faktor produksi, bukan aset. Lantas, apa yang menyebabkan para jurnalis tetap bertahan?

Menjadi Jurnalis Itu Kelenjar

Ada banyak nama jurnalis, baik yang tercatat dalam sejarah pers Indonesia maupun yang saya kenal personal yang bertahan menjadi jurnalis. Bukan karena tak ada pilihan pekerjaan lain. Bukan karena keterpaksaan. Mereka memilih jalan itu sebagaimana mereka memilih menjalani profesi lain sampai akhir hayatnya.

“Menjadi jurnalis itu kelenjar,” kata Rusdi Mathari yang begitu lekat dalam ingatan saya. Makanya, ketika sudah mencintai profesi itu, kita lupa jika sebetulnya “dieksploitasi”. Sebab menjalankannya dengan bahagia kecuali jika ternyata kehidupan menjadi semakin mahal. Bekerja lembur tak jadi soal. Liputan dengan biaya sendiri pun dilakoni ketika ada isu yang menarik. Tentu saja secara bisnis ini sangat menguntungkan perusahaan. Hanya di sisi lain, perlu menyadari bahwa relasi pekerja dan buruh hendaknya ditegaskan. Ada hak, kewajiban, dan penghargaan atas pencapaian ketika jurnalis berprestasi.

Di sisi lain, Rusdi menunjukkan bagaimana laku menjadi jurnalis. Kadang laku itu populer, bisa dilihat banyak orang salah satu menghasilkan karya jurnalistik dan tulisan yang berkualitas.

Di sisi lain, Rusdi terus meng-update diri. Saya mengingat, bagaimana ia sungguh-sungguh mendaftar workshop jurnalisme fesyen sebagai peserta bersama dengan penulis pemula lainnya. Sementara ia pernah menjadi redaktur dan sudah menjadi wartawan senior.

Hal yang ingin saya garis bawahi, kemampuan individu baik dalam menulis maupun bidang lain akan meningkatkan nilai tawar. Baik nilai tawar dalam “bernegosiasi” terkait relasi kerja dengan perusahaan maupun membuka peluang lain yang bisa dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan. Tak elok memang, ketika menjadi buruh “hanya” menuntut tanpa disertai dengan kemampuan dan hasil kerja yang memadahi.

AJI Surabaya juga memberi gambaran untuk membuka usaha lain di luar bidang jurnalistik yang bisa memberi pendapatan tambahan. Tentu saja, usaha yang tak berbenturan secara etis dengan profesi sebagai jurnalis.

“Jurnalis jangan lelah berperilaku profesional,” kata Aguk Fauzul, ketua AJI Kediri. Sebaris kata yang mudah diucapkan tentu saja tak begitu saja mudah dilakukan.

Selamat Hari Buruh 2019.

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.