READING

Tarik Ulur Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyuwangi...

Tarik Ulur Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyuwangi Pasca Penutupan TPS Bulusan

Tanggal 18 April 2018, TPA Bulusan diblokade warga yang berujung pada penutupan resmi oleh pemerintah. Warga menolak kehadiran TPA yang mencemari lingkungan. Kini, kabupaten Banyuwangi kehilangan tempat untuk mengelola sampah warganya. Sementara permasalahan TPA Bulusan belum selesai, masih mencemari.

Banyuwangi– Hujan mengguyur Banyuwangi. Air membasahi wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kelurahan Bulusan, kecamatan Kalipuro, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dua orang penjaga TPA membersihkan lantai ruang pertemuan yang terkena lumpur. Ruang pertemuan itu juga berfungsi sebagai dapur untuk demo masak dengan menggunakan gas metana. Namun, dapur itu sekarang kosong. Pipa besi yang menyuling minyak dan gas terbengkalai. Juga kompor yang biasanya digunakan untuk memasak teronggok di lantai.

Dari sebelah utara ruang pertemuan, tampak bekas barak pemulung yang beratap terpal. Sepi. Tersisa hanya sampah plastik di antara tiang-tiang penyangga dari bambu. Beberapa baju para pekerja masih bergelantungan tanpa tuan. Juga terpal-terpal sebagai peneduh juga banyak yang sobek, tidak terawat lagi.

Penanggung jawab TPA Bulusan, Khoirul, sibuk menata buku-buku dan perlengkapan kantornya. Ia juga memindahkan beberapa meja dari ruang depan ke gudang. Khawatir hilang karena jarang ada yang menunggu.

Khoirul menuturkan, saat ini tidak ada aktivitas lagi di TPA. Setiap hari, pintu gerbang TPA, baik pintu gerbang yang menuju aula maupun menuju lokasi pembuangan sampah digembok. Hanya dirinya dan 2 Tenaga Harian Lepas (THL) yang boleh masuk untuk bersih-bersih serta penjaga TPA yang bertugas malam.

“Sudah setahun ini para pemulung tidak lagi bekerja di sini. Mereka ada yang bekerja di pabrik, ada yang membuat bata, termasuk THL yang bertugas di sini juga dipindahkan ke Depo Ketapang dan beberapa Depo lain,” kata Khoirul. Hari itu kebetulan berada di TPA Bulusan karena  ia lebih banyak memantau pembuangan sampah di Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari.

Tidak banyak yang diceritakan Khoirul terkait penugasannya di Desa Patoman. Mengingat lokasi pembuangan sampah oleh armada milik DLH, bukanlah TPA. Melainkan bekas galian C yang diisi sampah, kemudian ditimbun dengan tanah.

“Saya hanya mengikuti instruksi atasan. Masalahnya kenapa dan bagaimana, itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikan,” ujar Khoirul. Ia bekerja di TPA Bulusan sejak tahun 1991. Ia memulai karirnya mulai menjadi tukang angkut sampah. Saat ia memulai bekerja, sampah itu masih digali sedalam 12 meter. Sekarang menjulang sampai ketinggian 20 meter dari permukaan galian tanah.

Dari plang yang terpasang di bagian depan TPA Bulusan tertera pemakaian TPA sejak tahun 1988. Sementara untuk pembangunannya pada tahun 1986. TPA yang memiliki luas 1,5 Ha ini menggunakan sistem controlled landfill. Kemudian mulai dikembangkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, pada ayat 3 yang berbunyi , bahwa sistem pengolahan persampahan pada pengembangan pada lokasi TPA dilakukan dengan sanitary landfill.

Fasilitas di TPA awalnya terdiri dari pos jaga, buldozer, bengkel, garasi, sumur monitoring, pagar keliling, dan penghijauan. Kini yang ada hanya pos jaga, sumur monitoring, dan pagar. Lainnya tidak ada lagi, termasuk beberapa tanaman penghijauan sudah mati dan rusak.

Sementara itu, timbunan sampah mencapai ketinggian hampir 20 meter, sudah melewati ketinggian pagar tembok yang mengelilinginya. Bahkan melewati ketinggian rumah warga. Tidak terlihat lagi plang yang bertuliskan Zona Aktif dan Zona Tidak Aktif di antara tumpukan sampah yang menggunung.

Sejauh mata memandang, pada bagian timur tampak tandus dengan material sampah plastik dan tanah kering. Dari tengah tumpukan sampah TPA Bulusan ini, kita bisa melihat Gunung di Pulau Bali, bahkan laut selat Jawa-Bali. Sementara di sisi barat, terlihat bekas sampah habis terbakar, seluruhnya menghitam. Tampak pula kepulan asap tipis di beberapa titik lokasi.

Saat ditanyakan kepulan asap yang ada di bagian barat, Khoirul hanya memberi peringatan untuk tidak masuk ke kawasan yang hitam dan berasap. Dikhawatirkan ada rongga yang telah menjadi bara di dalam tumpukan sampah. Rongga yang bisa mengakibatkan terperosok dan jatuh. Banyak bara api yang hanya bisa dideteksi dari kepulan asap tipis, atau bahkan tanpa asap.

 “Kalau perkara kebakaran sampah sudah sering. Puncaknya pada bulan Juni lalu TPA terbakar. Kami tidak tahu penyebabnya, karena kondisi TPA sudah tertutup. Tidak ada aktivitas lagi. Sehingga lingkungan kami dikepung asap,” kata Fathul Bahri, ketua RT. 03 RW. 02, Kampung Baru Bulusan. Kepulan asap yang terjadi pada bulan puasa masih menglingkupi lingkungan RT 03 sampai Idul Fitri. Beberapa warga terserang sesak nafas akut. Kendati ada mobil pemadam, hanya sebentar saja datang, lalu pergi.

Dampak lainnya juga pada perkembangan tanaman dan polusi udara. Menurut Fathul, saat musim hujan aroma busuk dari sampah TPA sering membuat warga dan tamu yang datang terganggu. Bahkan banyak yang tidak mau makan kalau ada selamatan. Secara psikologis, hal itu menimbulkan berkurangnya rasa percaya diri warga.  Belum lagi penyakit sesak nafas jika musim kemarau akibat sampah terbakar.

Dari persoalan-persoalan itulah, kemudian warga Bulusan melakukan aksi penutupan jalan terhadap  armada angkut sampah menuju TPA Bulusan pada bulan 18 April 2018 lalu. Alasannya, sampah menyebabkan pencemaran tanah. Air pun berubah warna, rasa, dan aroma. Warga juga khawatir tumpukan sampah yang tinggi akan longsor.

Fathul menambahkan, untuk saat ini kondisi warga Bulusan masih kondusif. Meski tidak menutup kemungkinan, persoalan terkait TPA Bulusan ibarat bara dalam sekam. Pasalnya, status TPA belum jelas apakah akan ditutup atau dilanjutkan.

“Harapan kami saat ini, tidak ada lagi aktivitas di TPA. Karena puluhan tahun kami harus menanggung dampak buruknya, kalau musim hujan, air lindi TPA akan masuk kerumah-rumah warga,” kata Fathul.

Wilayah Fathul Bahri sendiri bergandengan langsung dengan TPA. Rembesan air lindi yang keluar melewati tembok pagar TPA sering ia temui ketika sedang bersih-bersih pemakaman. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, hanya berharap tidak ada lagi aktivitas di TPA.

Bisa saja warga mengeruk sampah menjadi rata agar tak longsor. Namun jika sampah diratakan atau dikeruk bisa menjadi alasan pemerintah untuk mengisi dengan sampah baru.

“Biasanya kalau sampah yang tingginya lebih dari 20 meter itu rata atau dilakukan pengerukan, pasti akan diisi lagi. Alasannya, TPA masih layak pakai. Padahal, TPA Bulusan tidak ideal secara ukuran maupun kapasitasnya,” kata Fathul.

Sementara itu, di bagian selatan sampah yang menggunung, bangunan untuk melindungi mesin Material Recovery Facility (MRF) terlihat mangkrak. Padahal, mesin tersebut diperuntukkan sebagai sarana  pengelolaan sampah, namun terlihat tak pernah digunakan. Seyogyanya, mesin hibah dari Kementrian Perindustrian Dirjen BIM tahun 2013 tersebut berfungsi untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPA Bulusan.

Bangunan rumah kompos yang memiliki 6 blok sebagai tempat pengelolaan, terlihat penuh dengan genangan air limbah. Hanya ada satu mesin pencacah yang tersisa di blok bagian barat, itu pun kondisinya tidak terawat. Juga lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibuat dengan konsep skala rumah tangga di TPA, terlihat kering.

Tidak beroperasinya TPA Bulusan dalam rentang satu tahun ini, rupanya bukan tanpa alasan. Warga Bulusan, terutama warga sekitar TPA  telah membentangkan baliho, agar TPA Bulusan ditutup. Alasannya, kondisi TPA sudah tidak layak sehingga mengganggu warga setempat. Selain itu, banyak sumur warga yang tercemar. Tanaman juga banyak yang mati karena dihinggapi lalat yang berasal dari TPA.

Aktivitas TPA Bulusan pada tahun 2016 ketika masih beroperasi.
FOTO: JATIMPLUS.ID/WIDIE NURMAHMUDY

Mesin yang Tak Tepat Sasaran dan Gunungan Sampah Setinggi 20 Meter

Samsul Hadi, warga Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bulusan, menceritakan jika penolakan TPA sudah beberapa kali dilakukan. Tapi, baru tahun ini penolakan itu diterima. Terbukti, hingga berjalan satu tahun, sejak warga menghadang armada angkut sampah pada April 2018 lalu, tidak ada lagi aktivitas di TPA.

Menurut Samsul, selain kondisi TPA yang tidak layak karena lebih dari 30 tahun menjadi tempat pembuangan sampah tanpa proses pengelolaan. Dampak lainnya, sampah di TPA Bulusan sudah mencemari lingkungan. Banyak warga yang gatal-gatal menggunakan air sumur.

Apalagi bagi warga yang ada disebelah timur TPA yang posisinya lebih rendah dari lokasi TPA itu sendiri. Sumurnya sering mengeluarkan aroma tidak sedap. Hal itu karena air lindi TPA yang dulu dikeruk dengan kedalaman lebih dari 12 meter. Sehingga, mencemari tanah dan air.

baca juga: Mata Air Kecoklatan Permukiman WArga TPA Bulusan

Masyarakat meminta TPA bisa dikelola bersama masyarakat setempat. Tapi, justru pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyuwangi, kala itu, mendatangkan mesin besar untuk memproduksi sampah yang ada di TPA.

Naasnya, justru mesin tersebut tidak difungsikan. Padahal, pihak DKP  waktu itu telah mengajak sekitar 30 pemuda setempat untuk studi banding dan diberi pembekalan dalam mengelola TPA ke Kabupaten Bondowoso, dengan harapan bisa bersinergi.

Faktanya justru para pemuda tersebut tidak difungsikan seperti rencana sebelumnya. Para pemuda dan warga nantinya akan mengelola TPA setelah magang dan mendapat pelatihan selama satu bulan di Bondowoso tersebut.

Banyak para orang tua yang menunggu kelanjutan pengelolaan sampah yang akan melibat anak-anak mereka pasca magang. Namun, hingga saat ini, pengelolaan terkait TPA tidak pernah ada. Kalaupun ada, kata Samsul hanya sebatas gas metana, tapi itu tidak melibatkan pemuda-pemuda yang pernah dimagangkan. Parahnya lagi, gas metana hanya dinikmati oleh segelintir orang, tidak lebih dari 10 KK. Padahal, banyak sampah yang bisa dikelola bersama dan menopang perekonomian warga.

Termasuk kedatangan mesin pencacah sampah yang didatangkan dari Kementrian Perdagangan dan Industri yang dihibahkan untuk TPA Bulusan, ternyata menjadi bumerang baru. Pemerintah tidak mampu mengoperasikan mesin karena biayanya tinggi. Kini kondisi mesin itu rusak. Di satu sisi, warga dan pemuda justru terabaikan setelah diberi mimpi akan bekerja setelah diberi pelatihan selama satu bulan di Bondowoso. Mesin tidak berfungsi, persoalan sampah tidak bisa diatasi.

Lebih lanjut, Samsul menuturkan, jika memang TPA sudah tidak akan difungsikan lagi sejak warga Bulusan menuntut penutupan, namun bagi warga Bulusan masih ada PR lagi yang harus dilakukan oleh Pemerintah supaya bertanggungjawab dengan sisa sampah yang masih menumpuk setinggi 20 meter di  TPA.

“Kami tidak mau kampung kami diwarisi sampah. Karena sampah yang ada di sini sudah merusak lingkungan kami. Tidak hanya bau yang mengganggu, tapi pencemaran dan rusaknya tanaman kami,” keluh Samsul.

Samsul mengakui, jika masyarakat Bulusan sebenarnya ada yang terlibat dalam pengelolaan sampah.  Jumlahnya sekitar 30 orang dengan status sebagai pemulung. Setiap hari, warga yang beraktivitas di TPA akan mengambil sampah-sampah anorganik untuk dijual kembali.

Awalnya, kata Samsul, banyak warga Bulusan yang menjadi pemulung di TPA merasa kecewa dengan penutupan yang dilakukan warga Bulusan. Tapi, sejak diberi penjelasan terkait dampak jangka panjang dengan penghasilan yang hanya didapatkan oleh beberapa orang, pada akhirnya mereka menyadari dan mulai menekuni aktivitas lainnya. Seperti bertani, berternak, dan membuat bata merah.

“Kadang oleh pemerintah, kami dibenturkan dengan warga kampung sendiri yang menjadi pemulung di TPA. Entah alasan hilangnya pekerjaan dan lain-lain. Tapi sekarang warga yang pemulung sudah menyadari, bahwa ini persoalan masyarakat banyak,” ungkapnya.

Instalasi penyulingan gas metana pada tahun 2017. Hasil ini sebetulnya bermanfaat bagi warga hanya belum semua bisa memanfaatkannya.
FOTO: JATIMPLUS.ID/WIDIE NURMAHMUDY

Tak Ada Pengawalan Pelaksanaan UU Sampah

Sementara itu, menurut mantan Ketua Forum Banyuwangi Sehat (FBS) dan sekaligus pencetus program Merdeka Dari Sampah (MDS) Banyuwangi, Slamet Sumarto menuturkan, secara umum, sampah di kota masih terlayani. Meski dalam arti kata, tanggungjawab pemerintah masih mencari alternatif TPA. TPA yang resmi belum didapatkan, karena membutuhkan proses panjang. Daripada layanan pembuangan sampah terhenti, maka dibutuhkan TPA alternatif.

Pensiunan Kabid Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyuwangi itu menjelaskan, keberadaan TPA Bulusan sudah ada sejak tahun 1986. Pada saaat itu, TPA Bulusan masih di bawah kendali PUD, pindahan dari Kampung Ujung, Kecamatan Kota Banyuwangi.

“Jadi Pemda beli tanah bekas material kereta api jurusan Kabat-Meneng Ketapang. Kalau bicara ideal, terbukti dengan sistem controlled landfill hingga saat ini masih tetap jalan. Meskipun, tidak bisa dipungkiri, jika TPA Bulusan sudah tidak ideal lagi dan overload, “ujarnya.

Menyinggung TPA Bulusan yang saat ini ditutup oleh warga, Slamet menuturkan, banyak dampak negatif dari penutupan TPA Bulusan. Pertama, selama Banyuwangi masih menjadi indikator Adipura, maka nilai Banyuwangi otomatis akan turun. Karena dalam proses penilaian Adipura, salah satunya adalah TPA. Kedua, jika TPA tidak dikelola, maka dampak lingkungan akan membahayakan bagi masyarakat sekitar TPA. Ketiga, karena tidak ada desain khusus sebagai TPA dengan alasan belum tahu luasannya, pemerintah masih akan terus terjebak dengan permasalahan mencari lokasi TPA yang baru. Jika proses legal mendapatkan TPA yang resmi sulit dilakukan saat ini.

“Kalau sebuah kota tidak punya TPA, ya, mungkin seperti Jakarta harus mengungsi ke Bantar Gebang-Bekasi, itu perlu MoU dan biayanya sangat mahal,” tambah Slamet.

Di luar itu, gerakan masyarakat untuk meminimalkan sampah harus terus digencarkan. Sebisa mungkin menjadi skala prioritas atas instruksi yang jelas dan bisa diukur seberapa jauh pengurangan-pengurangan yang bisa dilakukan. Sehingga dari dua sisi, pemerintah tidak berhenti melakukan kampanye dan mencari TPA, karena TPA hukumnya wajib bagi sebuah kota. Ibarat rumah tanpa WC, ke mana akan membuang kotorannya?

Kelemahan pemerintah Banyuwangi dalam hal pengelolaan sampah yaitu tidak banyak sektor pemerintah yang mengawal Perda No. 09 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sementara Sampah Rumah Tangga. Adanya Perda seharusnya dikawal, tidak hanya dibuat dan dilupakan. Misalnya, Satpol PP bisa diajak untuk mengawasi, CCTV juga dimanfaatkan mengawasi.

Di sisi lain, masyarakat didorong untuk melakukan pengurangan sampah sejak dari rumah. Barangkali untuk merangsang ini harus ada hadiah dan hukuman yang harus diberlakukan. Kalau hanya sekadar perintah, masyarakat kurang antusias.

Peran bank sampah, kata Slamet, sebenarnya bagian dari proses pengurangan volume sampah di Banyuwangi. Sayangnya, bank sampah belum rata di seluruh kecamatan.

 “Pemerintah Banyuwangi sendiri, sejak 2009 di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) hingga DLH sekarang, selalu menganggarkan  biaya pengadaan tanah untuk TPA. Tapi, karena proses menemukan tanah sulit, anggaran itu kembali ke kas daerah. Karena untuk menjadi lahan TPA, idealnya minimal harus 5 Ha. Syukur kalau ada sampai 20 hektar. Karena usia TPA semakin panjang, biaya yang tercurahkan untuk TPA akan efisien. Daripada seluas 1 Ha, biaya mahal untuk infrastrukturnya, lalu penuh. Harapannya, mau tidak mau, sebuah kota harus memiliki TPA. Seharusnya seluruh potensi yang ada diajak rembug bersama. Dan itu tidak mudah. Karena tidak semua organ tubuh dalam Pemerintahan memahami tentang fungsi dan tujuan dari keberadaan TPA itu sendiri,” kata Slamet.

Di sisi lain, ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi, Irwan Kurniawan mencermati dinamika sampah di Banyuwangi cukup kompleks.

Irwan melihat, banyaknya pegiat lingkungan, khususnya sampah, tidak menjadikan kegiatan yang dianggap penting. Terbukti  pemerintah kurang sosialisasi kepada masyarakat bahwa seharusnya sampah milik bersama juga. Karena pengetahuan masyarakat terbatas, masyarakat hanya paham sisi negatif sampah. Masyarakat berusaha menempatkan sampah sejauh mungkin dari mereka, meskipun mereka juga yang menghasilkan sampah.

“Pemerintah yang memiliki kekuasaan, aturan, sistem dan terutama dana, untuk mengatur bagaimana sampah akan dikelola. Karena kesadaran masyarakat tidak akan timbul dengan sendirinya,” ungkap Irwan yang juga dosen Untag.

Perlu upaya bertahap dari pemerintah kepada masyarakat menumbuhkan kesadaran. Tentu dimulai dengan membangun pengetahuan. Bisa melalui sosialisasi, pelatihan, diskusi,  games, lomba dll.

Lembaga ibu-ibu dasawisma, PKK,  pengajian bapak-bapak, kelompok anak sekolah atau komunitas juga bagian dari pendidikan masyarakat. Setelah memunyai pengetahuan, secara bertahap masyarakat digiring untuk hidup sehat.

Tidak lupa, lanjut Irwan, bekal keterampilan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA perlu diberdayakan. Karena TPA juga bagian dari rangkaian sistem pengelolaan sampah. Bahkan melihat karakter masyarakat sekitar TPA, seharusnya menjadi prioritas perhatian. Pemerintah bisa bersinergi dengan perusahaan swasta melalui mekanisme CSR (corporate social responsibility).

Pemerintah Siapkan 12 Hektare Lahan di Kecamatan Wongsorejo

Ditemui di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jl. Wijaya Kusuma 102 Banyuwangi, Kepala Dinas DLH, Khusnul Khotimah menjelaskan, persoalan penutupan TPA Bulusan memang sengaja dilakukan pihak DLH Banyuwangi pasca warga Bulusan melakukan blokade jalan pada bulan April tahun lalu. Tujuannya, kata Khusnul agar tidak memicu konflik pemerintah dan warga setempat. Selain itu juga untuk menjaga kondisi TPA Bulusan tidak dirusak.

“Kami sengaja menutup TPA Bulusan untuk kenyamanan bersama. Dan untuk saat ini alternatif pembuangan sampah di bekas galian C Desa Patoman Blimbingsar,” kata Khusnul. Pihak pemerintah melalui DLH Banyuwangi telah berupaya untuk mendapatkan TPA baru sebagai ganti dari TPA Bulusan. Namun, upaya tersebut selalu gagal sejak dirinya ada di bawah naungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyuwangi hingga saat ini.

Khusnul mengatakan, jumlah sampah yang dihasilkan Banyuwangi cukup tinggi. Kisaran 2.1 liter atau sekitar 0,7 kg per orang setiap hari. Dikalikan jumlah penduduk Banyuwangi yang mencapai 1,6 juta lebih.

“Setiap harinya, volume masukan sampah di TPA Bulusan sebanyak 3.647,3 m3/hari,” kata Khusnul.

Barak pemulung setelah TPA ditutup, 2019.
FOTO: JATIMPLUS.ID/WIDIE NURMAHMUDY

Ditutupnya TPA Bulusan tidak berarti menghambat proses pembuangan sampah di Banyuwangi. Armada yang dimiliki sekarang terdiri dari  18 unit truk, 3 unit truk armroll, dan 14 unit kontainer. Armada tersebut masih tetap melayani sumber sampah di beberapa wilayah yaitu Banyuwangi, Genteng, Muncar, dan Rogojampi. Tiap hari hingga pukul 11.00 WIB, semua armada sudah harus selesai menutup sampah-sampah yang dibuang di galian C yang berjarak 25 dari kota Banyuwangi tersebut.

“Meski ditutup, kami tetap harus mengelola sampah, sehingga saat ini kami masih tetap menggunakan metode sama, yaitu controled landfill, tanam timbun agar sampah tidak bau,” kata Khusnul.

Dulu di lokasi TPA Bulusan, tidak hanya ada proses penimbunan sampah, tetapi juga ada 4 aktivitas utama penanganan sampah saat tiba di lokasi TPA, yaitu, pemilahan sampah, daur ulang sampah masuk pada proses pengurugan atau penimbunan sampah.

Meski TPA sudah ditutup dan tidak ada lagi aktivitas di TPA, kata Khusnul, TPA Bulusan tetap akan menjadi perhatian DLH untuk dijadikan Taman Edukasi TPA.

“Saat ini sedang ada pengurukan. Nanti ke depannya akan didesain menjadi taman wisata,” tambahnya. Ia  menegaskan TPA resmi ditutup, meski ia mengaku ada pihak yang mengirim surat ke DLH untuk dilakukan pembukaan TPA Bulusan kembali.  Namun, pihak DLH menolak untuk dilakukan pembukaan TPA.

“Kami tidak ingin ada ‘bargaining-bargainingan’ (tawar menawar) lagi. Selesai ya selesai,” katanya tegas.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah menyewa lahan selama 3 tahun di bekas galian di Patoman Kecamatan Blimbingsari, sambil menunggu proses pembangunan di lahan Pemda seluas 12 Ha yang berlokasi di Kecamatan Wongsorerjo, Banyuwangi.

“Bila dalam waktu 3 tahun proses pembangunan TPA baru di Wongsorejo belum selesai, ya, kami akan sewa lahan lagi di Blimbingsari. Toh, banyak warga yang menawarkan lahannya pada kami untuk digunakan sebagai TPA,” pungkasnya (Widie Nurmahmudy).

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.