READING

Tekan Kecelakaan, Pemda Dituntut Bangun Penjagaan ...

Tekan Kecelakaan, Pemda Dituntut Bangun Penjagaan Perlintasan KA Mandiri

KEDIRI – PT Kereta Api Indonesia menutup 84 perlintasan tak resmi yang membahayakan masyarakat. Pemerintah daerah didorong membangun penjagaan mandiri untuk menekan angka kecelakaan kereta api di jalur perlintasan.

Vice President Daop 7 Madiun Wisnu Pramudya mengatakan penutupan 84 perlintasan ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai Juni 2019. ”(Penutupan) ini demi keselamatan. Tapi kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat,” kata Wisnu saat bertemu awak media di Stasiun Kediri, Rabu 18 September 2019.

Data PT KAI menyebutkan angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang jalur kereta api masih cukup tinggi. Meski dari tahun ke tahun angkanya mulai menurun hingga 50 persen. Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang.

Hingga tanggal 16 September 2019, telah terjadi 36 kali kecelakaan yang mengakibatkan 15 nyawa melayang. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan rambu pada perlintasan resmi.

Di wilayah Daop 7 Madiun terdapat 268 perlintasan sebidang resmi, serta 8 perlintasan sebidang tak resmi. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 47 perlintasan. Celakanya, di antara perlintasan resmi tersebut ada sebagian yang belum memiliki penjagaan.

Untuk itu PT KAI gencar melakukan sosialisasi keselamatan pengguna jalan di perlintasan kereta api. Seperti yang dilakukan pagi tadi di jalur kereta api Kota Kediri, PT KAI bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan sosialisasi keselamatan di tiga titik sekaligus.

Titik pertama di JPL 285 KM 187+1/2 yang berada di Kelurahan Dandangan antara Kediri-Susuhan Kodya Kediri. Titik kedua di JPL 286A KM 187+8/9 di Desa singosari antara Kediri-Susuhan Kodya Kediri, dan terakhir di JPL.287 KM 189+3/4 di Desa Karangrejo antara Kediri-Susuhan Kabupaten Kediri.

Di wilayah Daop 7 Madiun sendiri, menurut Wisnu, perlu koordinasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar memberi peluang pemerintah daerah membuat penjagaan secara mandiri. “Asal harus izin ke kementerian dan aturan-aturan lainnya dipenuhi seperti sertifikasi, pendidikan, dan lain-lain,” katanya.

PT KAI juga terus berupaya melakukan normalisasi pada jalur-jalur perlintasan yang tidak resmi. Tahapannya adalah dengan melakukan sosialisasi dan hingga menutup perlintasan liar atau tanpa ijin bersama-sama dengan pihak berwenang.

Wisnu berharap kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan, tetapi juga perjalanan kereta api.

“Semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas terutama di sekitar perlintasan sebidang,” pungkasnya.

Penulis: Dina Rosyidha
Editor: Hari Tri Wasono

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.