READING

THR dan Gaji ke-13 PNS Cair Setelah Lebaran?

THR dan Gaji ke-13 PNS Cair Setelah Lebaran?

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) diragukan bisa cair tepat waktu. Hal itu disebabkan membuat peraturan daerah (untuk THR dan Gaji ke-13) tidak secepat membalik telapak tangan.

“Bahkan sangat mungkin cairnya setelah lebaran, “kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Kusna Lindarti. Apa yang disampaikan Kusna sangat beralasan. Dia berasumsi penyusunan peraturan daerah (perda) tentang THR dan Gaji ke-13 tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Prosedurnya cukup berliku. Proses administrasi mulai dari eksekutif ke legislatif hingga tahap pengesahan dalam rapat paripurna, memakan waktu yang panjang. Kusna pesimis proses itu akan rampung sebelum tanggal 24 Mei 2019. Sementara tanpa didampingi perda, THR dan Gaji ke-13 tidak bisa dibagikan.

“Karena memang menyusun perda waktunya lama, “paparnya. Sesuai instruksi pemerintah pusat, THR dan Gaji ke-13 PNS harus sudah cair pada 24 Mei 2019. Besaran yang dibagikan setara take home pay (THP) atau satu kali gaji, yakni gaji pokok ditambah tunjangan.  

Di Kabupaten Blitar jumlah PNS yang berhak menerima bonus tahunan itu sebanyak 14 ribu lebih. Untuk nominal itu Pemkab telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 40 miliar. Menurut Kusna Lindarti tekhnis pencairan THR tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya (2018). 

Kalau tahun lalu Pemkab cukup menggunakan peraturan menteri keuangan (PMK). Tidak perlu perda THR PNS bisa langsung dibagikan. Sementara tahun ini perda menjadi keharusan. Tanpa perda pemkab tidak berani mencairkan. Pemkab akan memilih menahan dana daripada berurusan dengan hukum.   

“Kecuali ada revisi atau perubahan aturan, langsung bisa dicairkan, “jelasnya.   

Situasi ini diakui Wasis Kunto Atmojo anggota DPRD Kabupaten Blitar, dilematis. Salah satu sisi kasihan dengan PNS yang menanti pencairan untuk persiapan lebaran. Namun disisi lain juga kasihan dengan eksekutif yang rawan terjerat persoalan hukum jika nekat mencairkan tanpa perda.

Sementara menyusun perda menurut dia tidak bisa dilakukan dengan waktu cepat. “Situasinya memang dilema, “ujarnya. Satu satunya solusi menurut Wasis adalah mengembalikan kebijakan ke pusat.  Harus ada terobosan hukum yang khusus mengatur ini. Misalnya peraturan presiden. Sebab jika tidak, pencairan THR dan Gaji ke-13 benar benar baru terealisasi setelah lebaran.

Wasis yang merupakan politisi Partai Gerindra tidak berharap pemerintah daerah hanya seperti anak ayam yang ditinggal induknya. “Pemerintah pusat harus segera mengambil langkah nyata, “paparnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis THR dan Gaji ke-13 tahun 2019 bisa dicairkan tepat waktu.  “Enggak molor, “tegas Tjahjo kepada wartawan Selasa (14/5) kemarin. Terkait permintaan revisi aturan THR dan Gaji ke-13 oleh kemendagri, menurut Tjahjo sebagai hal yang wajar karena memang dinilai ada persoalan.

Namun permintaan revisi itu bukan alasan ketika nanti terjadi keterlambatan pencairan THR dan Gaji ke-13. Meski menyatakan optimis tepat waktu, Tjahjo juga mengakui keterlambatan pencairan bisa saja terjadi. Dan kalau terlambat di daerah menurut dia penyebabnya adalah peraturan kepala daerah atau peraturan daerah.

“Perkada (peraturan kepala daerah red) itu kan lama prosesnya, “katanya. (Mas Garendi)

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.