READING

Unggah Status FB, Aktivis Anti Korupsi Dipenjara

Unggah Status FB, Aktivis Anti Korupsi Dipenjara

BLITAR – Aktivis anti korupsi di Blitar Mohamad Triyanto dijebloskan ke penjara. Dia dijerat UU ITE setelah mengunggah status di media sosial tentang dugaan korupsi pejabat daerah.

Muhamad Triyanto, koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar hari ini mulai menjalani penahanan di Mapolres Blitar. Dia dijebloskan ke tahanan setelah sempat menjalani wajib lapor dua kali sepekan. “Ditahan saat melakukan wajib lapor di Polres,” kata Hendi Priyono, kuasa hukumnya, Kamis 10 Januari 2019.

BACA JUGA: Persik Berharap Satgas Anti Mafia Bola Tidak Nanggung

Penahanan ini cukup mengejutkan mengingat tak ada alasan khusus bagi polisi untuk menahan Triyanto. Menurut Hendi, kliennya sama sekali tak berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Bahkan dia juga tak pernah absen menjalani kewajiban wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis.  

Dengan penahanan ini, Hendi akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke pengadilan. Dia berharap pengadilan bisa mengabulkan permohonan itu agar tak menimbulkan asumsi politis dalam kasus ini.

Penahanan terhadap aktivis anti korupsi ini dibenarkan Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanuddin. Surat perintah penahanan itu keluar hari ini dan langsung ditindaklanjuti oleh penyidik. Namun untuk keterangan lebih detil Burhanuddin tak bisa menjelaskan. “Saya konfirmasi ke penyidik hari ini telah diterbitkan perintah penahanan atas nama tersangka Mohamad Triyanto dalam kasus pelanggaran UU ITE,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari unggahan Triyanto di facebook yang menyebut Bupati Blitar Rijanto akan dipanggil KPK pada tanggal 15 Oktober 2018. Status itu diunggah pada tanggal 12 Oktober dengan melampirkan potongan foto surat panggilan tersebut. Status itu berbunyi sebagai berikut: 

Sesuai informasi ( hoax atau tidak ya?? ), Bupati Blitar akan dipanggil menghadap penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada hari Senin, 15 Oktober 2018 di gedung KPK Jakarta. Kira-kira Bupati Blitar dimintai keterangan terkait dugaan korupsi apa ya?? Tebak-tebakan yuk !!! Lawan korupsi!!! ((( Makanya kalau jadi pejabat jangan sekali-kali melukai hati kaum petani, nelayan, honorer dan kaum marginal lainnya di Blitar Raya, bisa meyesal tujuh turunan deh hehehhehehe )))

Status tersebut langsung mendapat respon dari 1.500 warganet yang mayoritas mendukung upaya pemanggilan tersebut.

Belakangan diketahui jika surat panggilan KPK yang diterima Triyanto itu palsu. Dia sendiri menjadi korban penipuan surat palsu yang diterima dari staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, Retiono Pratanto. Atas kejadian ini, Triyanto mendesak polisi menyelidiki pembuat surat palsu KPK tersebut.

Alih-alih mengusut siapa pembuat surat palsu itu, polisi justru menetapkan Triyanto sebagai tersangka dan menjebloskan ke penjara. Adalah Bupati Blitar H. Rijanto yang melaporkannya ke polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang transaksi elektronik.

Organisasi perjuangan dan perlindungan hak hak digital warga di Asia Tenggara atau Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE net) menyesalkan kriminalisasi terhadap Triyanto. SAFEnet mendesak Pemerintah RI untuk melihat lebih jeli sekaligus melakukan kaji ulang perkara.  Sebab pemolisian disusul penetapan tersangka Triyanto, dan kini berlanjut ke panahanan atas unggahan informasi surat panggilan KPK kepada Bupati Blitar di akun facebook,  dinilai tidak memenuhi unsur pidana. “Yang dilakukan Triyanto adalah upaya melakukan klarifikasi kepada publik atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi,“ tulis relawan SAFEnet Nabillah Saputri.

Kementerian Informasi dan Informatika/Kominfo juga didesak meninjau kembali kasus tersebut, terutama penerapan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang telah menimbulkan multitafsir. Pasal itu kerap menyeret aktivis yang ingin melakukan klarifikasi di depan publik menjadi delik pencemaran nama baik. SAFEnet meminta pemerintah menghapus pasal itu agar tidak terus-menerus disalahgunakan. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.