READING

Upaya Abdullah Abu Bakar Tuntaskan Pembangunan Ked...

Upaya Abdullah Abu Bakar Tuntaskan Pembangunan Kediri

KEDIRI – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengklaim telah menyelesaikan 91,15 persen target pembangunan dalam lima tahun pemerintahannya. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pendapatan daerah dari sektor tembakau.

Pertumbuhan pendapatan daerah regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHK) non tembakau, menurut Abu Bakar, telah mencapai 7,02 persen. Sedangkan ADHK untuk sektor industri tembakau sebesar 5,14 persen. Angka itu berlaku pada tahun 2017. “Ini menandakan perkembangan sektor non tembakau di Kota Kediri cukup baik,” kata Abu Bakar saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kediri tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat 22 Maret 2019.

Pesatnya pergerakan pelaku usaha menengah, disebut Abu Bakar menjadi salah satu kunci keberhasilan mendongkrak pendapatan di luar tembakau. Hal ini tak lepas dari upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital.

Faktor inilah yang pada akhirnya memicu kenaikan pendapatan per kapita masyarakat Kota Kediri mencapai Rp 408.658.000 pada tahun 2017. “Kita juga berhasil menekan inflasi agar tak melebihi dua digit di angka 1,9 7 persen pada tahun 2018. Lebih rendah dari Jawa Timur dan nasional,” kata Abu Bakar.

Pengendalian inflasi ini tak lepas dari peran Bank Indonesia memimpin koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Urusan Logistik, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian. Lembaga inilah yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan memastikan kesesuain permintaan dan pasokan.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar usai membacakan LKPJ 2018 di sidang paripurna DPRD Kota Kediri. Foto Humas Pemkot Kediri

Abu Bakar juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Kediri terus meningkat. Tahun 2017, IPM Kota Kediri telah mencapai 77,13. Angka ini masuk kategori tinggi dalam standar internasional yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP). “Masuk pula dalam lima pemerintah daerah tertinggi se-Jawa Timur,” katanya.

Untuk urusan pembangunan yang berkelanjutan, kinerja pemerintahan Abdullah Abu Bakar memang cukup keren. Target kinerja yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019, yang terdiri dari 192 indikator kinerja sasaran, diklaim telah memenuhi capaian hingga 91,15 persen atau 175 indikator.

Namun Abu Bakar juga tak menutup mata jika 4,69  persen atau 9 indikator kinerja sasaran lainnya masih perlu mendapat perhatian dan peningkatan kinerja.

Tak hanya ekonomi, keberhasilan pembangunan pemerintahan Abdullah Abu Bakar juga menyentuh aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Kediri. Demikian pula peningkatan akses layanan kesehatan melalui biaya layanan kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi seluruh masyarakat.

Di sektor pengentasan pengangguran terbuka, rezim Abdullah Abu Bakar juga menerabas dengan penciptaan lapangan kerja baru, sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Termasuk peningkatan kualitas ketersediaan infrastruktur pendukung. “Laporan ini semoga menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk penyempurnaan di tahun mendatang”, pungkasnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon ini dihadiri Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, anggota DPRD Kota Kediri, dan Kepala OPD pemerintah daerah. (Advertorial DPRD Kota Kediri)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.