READING

Wali Kota Blitar Non Aktif Divonis Dibawah Tuntuta...

Wali Kota Blitar Non Aktif Divonis Dibawah Tuntutan JPU KPK

BLITAR- Wali Kota Blitar non aktif Muhammad Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara, membayar  denda Rp 500 juta dan subsider kurungan 5 bulan. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya juga mencabut hak politik Samanhudi selama 5 tahun.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yakni 8 tahun penjara. “Dipidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Jika tidak dapat membayar maka ditambah masa tahanan lima bulan, “kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Agus Hamzah Kamis (24/1/2019).

Samanhudi terbukti melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Samanhudi menerima suap Rp 1,5 miliar dari rekanan penggarap proyek infrastruktur pendidikan. Suap yang diterima adalah fee proyek pembangunan gedung SMP Negeri senilai Rp 23 miliar. Politisi PDI Perjuangan itu terjaring operasi tangkap tangan KPK di Kota Blitar 27 Juni 2018 lalu.

Status kepala daerah dan perbuatan melanggar hukum yang tidak patut dicontoh masyarakat, serta berbelit selama persidangan, menjadi faktor pemberat Samanhudi.

Sedangkan sopan selama persidangan dan menyesali perbuatan menjadi faktor yang meringankan hukuman. Atas vonis yang diterimanya, Samanhudi belum menyatakan sikap. Dia belum bisa memastikan apakah akan melakukan upaya banding atau menerima. Samanhudi menyatakan masih pikir pikir.

“Masih pikir pikir, “ujarnya. Namun terkait penerimaan dana korupsi Rp 6,6 miliar yang disampaikan JPU dalam tuntutannya, Samanhudi menyangkalnya. “Terkait dana yang disebutkan JPU KPK saya belum terima dan tidak tahu menahu, “katanya.

Sikap masih pikir pikir juga disampaikan JPU KPK Dody Sukmono. Dia menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Dody masih mempertinbangkan perlunya banding mengingat dalam tuntutan telah disampaikan terdakwa menerima dana Rp 6,6 miliar.

“Kami pikir pikir untuk mengajukan banding, “katanya. Sementara terdakwa Bambang Purnomo selaku kurir suap divonis empat tahun penjara, denda Rp 300 juta dan subsider tiga bulan. Sementara kontraktor Susilo Prabowo alias Embun selaku penyuap Samanhudi hanya dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan subsider kurungan 6 bulan.

Selain menyuap Samanhudi, Embun juga menyuap Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo.

Efek Jera Belum Terpenuhi

Sementara Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis hakim terhadap terdakwa korupsi dengan pelaku kepala daerah dinilai belum memberikan efek jera. Selama kurun waktu 2004-2018, vonis yang dijatuhkan masih kategori sedang.

“Dan vonis kategori sedang itu tidak membuat efek jera, “ujar Kurnia selaku peneliti ICW kepada jatimplus di Blitar. Vonis kategori sedang adalah hukuman 4-10 tahun penjara. Vonis ringan 0-4 tahun penjara dan vonis berat diatas 10 tahun penjara.

Menurut Kurnia, Mahkamah Agung (MA) harus segera turun tangan menyikapi persoalan ini. MA diminta segera menentukan standar putusan hukuman terdakwa korupsi, yakni khususnya terdakwa dari sektor politik. Menurut dia sudah sepantasnya kepala daerah yang terbukti korup dijatuhi hukuman berat.

“Vonis hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat. Hal itu untuk memberi efek jera kepada yang lain untuk tidak berani coba coba, “terangnya. Selain vonis yang diperberat, ICW juga mendesak JPU KPK untuk selalu menyertakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal TPPU sudah selayaknya dikenakan kepada setiap terdakwa koruptor dari sektor politik. Sebab faktanya, 70-80 persen tindak pidana korupsi yang dilakukan selalu disertai TPPU.

“Yang harus diterapkan lagi agar bisa menimbulkan jera adalah pencabutan hak politik. Sebab selama ini masih ada terdakwa korupsi dari unsur kepala daerah yang tidak dicabut hak politiknya, “paparnya. (*)  

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.